Telpon: 081-xxx-xxx-xxx Email: example@mail.com

Berita Kedua

Kota Mataram Gelar Paripurna Nota Keuangan

Sekretariat DPRD Kota Mataram - DPRD Kota Mataram, Kamis tanggal 15 November 2018 sore menggelar sidang paripurna terkait pengajuan nota keuangan oleh Walikota Mataram. Sidang paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH didampingi Wakil Ketua, H. Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha. Pada kesempatan tersebut Walikota menguraikan posisi struktur RAPBD Tahun Anggaran 2019, yang diawali dengan penyampaian analisis prediksi pertumbuhan ekonomi makro Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2018. Dikatakan Wali Kota, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tahun 2017 adalah sebesar 8,07 persen.

Tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Mataram optimis tetap berada dalam pemenuhan target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,17 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 5,06 persen. Demikian pula pada tahun 2019 mendatang, trend laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram diasumsikan mengalami perkembangan yang positif. Dalam RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 dilanjutkan Wali Kota, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.415.514.878.040,00 atau naik Rp. 3.465.007.040,00 dari target anggaran murni Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Diakui Wali Kota, struktur pendapatan daerah dalam APBD Kota Mataram masih bertumpu pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, namun pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja perolehan PAD setiap tahunnya. Kontribusi PAD Kota Mataram sendiri terhadap APBD pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 24,01 persen dari rencana pendapatan, dengan target sebesar Rp. 339.934.095.359,00. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari pusat yang dialokasikan untuk Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp. 901.395.827.000,00.

Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,74 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Sementara Total Belanja dalam RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.446.318.322.600,25 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 40,58 persen, dan Belanja Langsung sebesar 59,42 persen dari total Belanja. Belanja Tidak Langsung tersebut terbagi menjadi Rp. 536.924.533.961,00 untuk Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan, Belanja Hibah sebesar Rp. 36.343.100.000,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 8.756.860.000,00.

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 4.000.000.000,00, serta Belanja Bantuan Keuangan untuk Partai Politik sebesar Rp. 912.798.780,00. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 91.043.860.343,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 435.878.406.954,25, dan Belanja Modal Rp. 332.458.762.562,00. Berdasarkan urusan pemerintahan, alokasi anggaran belanja dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 terbagi dalam Urusan Wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar sebesar 59,51 persen, Urusan Wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar sebesar 13,35 persen.

Urusan Pilihan sebesar 3,37 persen, dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang sebesar 23,02 persen dari total APBD. (*)

tags:
share:

Related News