Berita DPRD Kota Mataram

Banggar DPRD Minta PAD Naik 10 Persen

 



Sekretariat DPRD Kota Mataram – Badan Anggaran DPRD Kota Mataram meminta kenaikan PAD Kota Mataram pada APBD tahun anggaran 2019 sebesar 10 persen. ‘’Kita sepakati saja dulu kenaikannya 10 persen. Nanti Sekda yang atur di mana kenaikannya itu,’’ ujar anggota banggar DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd dalam rapat Banggar, Selasa tanggal 14 Agustus 2018. Rapat Banggar ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua, H. Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha. Rapat ini digelar di halaman kantor DPRD Kota Mataram untuk mengantisipasi gempa susulan. Namun demikian rapat tetap berjalan lancer dan tidak mengurangi substantive rapat tersebut. Anggota Banggar lainnya, Drs. HM Zaini menyoroti pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2019 yang cenderung mengalami penurunan. ‘’Tentu kita ingin mengetahui dari skala-skala komulatif penurunan pendapatan daerah itu,’’ demikian Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini. Zaini menyayangkan di akhir masa kepemimpinan walikota dan wakil walikota justru mengalami penurunan. Zaini tidak memungkiri bahwa PAD Kota Mataram untuk tahun anggaran 2018 ini mengalami peningkatan. Hanya saja, yang mengalami peningkatan ini adalah program nihil inovasi. ‘’Kami sampaikan kemarin pada rapat gabungan komisi bahwa ada beberapa inovasi dari BKD (Badan Keuangan Daerah). Salah satunya memasang tapping box di beberapa tempat. Termasuk pajak parkir dan pajak restoran. Justru ini yang stagnan, tidak mengalami peningkatan,’’ sesalnya. Sementara PPJ, pajak reklame justru mengalami peningkatan. ‘’Pajak hotel dan pajak restoran mengalami stagnan,’’ sebutnya. Seperti diketahui, KUA-PPAS dibuat sebelum adanya kejadian gempa bumi. Sehingga diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian. ‘’Apalah artinya kita melakukan inovasi kalau tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah,’’ pungkasnya. Setelah rapat internal Banggar rampung, akan dilanjutkan dengan rapat berikutnya bersama TAPD untuk melakukan finalisasi sebelum nantinya diparipurnakan. (*)