Berita DPRD Kota Mataram

Banggar DPRD Kota Mataram Rapat dengan TAPD

 



Sekretariat DPRD Kota Mataram – Banggar DPRD Kota Mataram menggelar rapat kerja bersama dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Mataram, Kamis tanggal 16 Agustus 2018. Dalam rapat tersebut TAPD Kota Mataram diberikan kesempatan untuk menanggapi hal-hal yang menjadi masukan Banggar dalam rapat sebelumnya. Rapat Banggar dengan TAPDitu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram H. Sumardi, SH, diidampingi Wakil Ketua, H. Muhtar, SH. Dalam kesempatan itu, Ketua TAPD Kota Mataram yang juga Sekda Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito. MM menjelaskan bahwa rencana penanganan pascagempa sudah mulai dirancang oleh Pemkot Mataram. Dimana belanja hibah pada tahun 2018 sudah terealisasi sekitar 6 miliar lebih dari total anggaran 28 miliar. Bansos juga sudah terealisasi. Mengenai konversi Bank NTB, kata Sekda, secara umum tentu akan sangat berpengaruh. ‘’Karena sekarang tidak lagi menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil,’’ ucapnya. Bagi hasil ini besarnya sangat tergantung dari kinerja Bank NTB. ‘’Tetapi setelah coba dikonfirmasi dengan pihak Bank NTB. Insya Allah besarnya relatif sama. Cuma istilahnya saja yang berbeda. Dulu bunga, sekarang bagi hasil,’’ katanya. Sekda berharap Kota Mataram dari bagi hasil dengan bank NTB jauh lebih baik. Sementara itu, terhadap penyusunan anggaran dalam KUA-PPAS terkait silpa dapat dijelaskan bahwa silpa untuk tahun 2019 direncanakan sebesar 12 miliar. Sementara itu, terkait dengan DAK fisik dan DAU serta upaya dan inovasi dari SKPD saat ini mengacu pada sistem proposal. Terhadap alokasi DAK fisik dan DAU dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2019 masih mengacu pada alokasi anggaran tahun 2018. ‘’Jadi kita masih menunggu informasi dari kementerian keuangan,’’ katanya. Perencanaan DAK, lanjut Sekda, dilakukan melalui aplikasi krishna. Terhadap target retribusi yang tidak mengalami peningkatan baik pajak hotel pajak maupun restoran dijelaskan bahwa target pajak tahun 2019 diasumsikan sama dengan APBD tahun 2018. Namun demikian, akan dilakukan penyesuaian. Khusus pajak restoran, mengacu kepada. KUA-PPAS perubahan. Dalam KUA-PPAS perubahan disebutkan pendapatan dari pajak restoran sebesar 26 miliar. Angka ini meningkat 2 miliar dibandingkan tahun 2018. Demikian juga dengan pajak parkir. (*)